Integrasi Kampung KB di Ambon Mendapat Apresiasi Komisi IX

18-12-2017 / KOMISI IX
Tim Kunker Komisi IX DPR mengunjungi Kampung KB di Desa Batu Merah, Ambon. Foto: Nadya/jk

 

 

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Maluku Dede Yusuf Macan Effendi mengaku bangga dan surprise dengan adanya Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Batu Merah, Ambon. Dimana kampung tersebut selain memiliki lingkungan yang asri, rapi, bersih, warga yang sehat, lingkungan yang baik, kampung itu juga sudah terintegrasi dengan seluruh dinas terkait, untuk dapat melakukan kerja bersama terhadap program-program pemerintah. Sehingga patut menjadi contoh bagi provinsi maupun daerah lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dede menilai seluruh kegiatan masyarakat di Kampung KB tersebut berjalan dengan baik. Begitupun dengan seluruh dinas terkait, dimulai integrasi dengan Program Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan jalan, juga Integrasi dengan Dinas Kesehatannya  terkait hadirnya Kegiatan Posyandu/Imunisasi, integrasi  dengan Dinas Pendidikan  terkait adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hingga adanya kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang juga terintegrasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

"Jadi Kampung KB dari BKKBN ini membina pelaku-pelaku usaha untuk mengembangkan. Karena konsep utamanya adalah keluarga sehat adalah keluarga yang mapan secara ekonomi, maka terjadilah kualitas keluarga yang  baik. Dan ini sudah ditunjukkan di Kampung Batu Merah ini. Program Kampung KB ini berjalan dengan baik integrasinya,  bahkan ini salah satunya boleh dikatakan sukses, namun ini bisa di copy paste di beberapa wilayah lainnya," paparnya saat meninjau Kampung Batu Merah, Ambon yang dijadikan Kampung Keluarga Berencana oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Jumat (15/12/2017).

Lebih lanjut Dede menjelaskan, bahwa Kampung KB merupakan Program Presiden Joko Widodo, yang ingin melakukan pencanangan di berbagai tempat. Namun karena keterbatasan anggaran maka diminta melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah setempat.

"Artinya Kampung KB itu merupakan sebuah kegiatan di dalam sebuah lingkungan untuk menjaga kestabilan rumah tangga ataupun keluarga, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, akhlak, dan sebagainya. Tentu harus berintegrasi, dan kebetulan Kepala BKKBN yang berada di wilayah Provinsi Maluku ini mampu bekerja sama, sinergi dengan pemda didalam program-program lain. Sehingga menghasilkan berbagai kegiatan yang bisa kita lihat saat ini," ujarnya.

Terkait Program Keluarga Berencana (PKB) di Kampung Batu Merah, terdapat 5 Petugas Lapangan Pembinaan Keluarga Berencana (PLPKB) dan itu cukup banyak untuk sebuah desa. Dan kelima PLPKB tersebut pada akhirnya direkrut atau ditarik ke pusat semuanya.

"Artinya alhamdulillah program ini berjalan baik. Karena alokasi anggaran kita untuk menarik itu ke pusat saja Rp 2 triliun hanya untuk pelayanan PKB PLPKB ini.  Mungkin ke depannya perlu penambahan ya, nanti kita lihat bagaimana kondisi perkembangan keuangan negara. Karena PKB ini tujuannya bukan bicara 2 anak saja, tetapi juga bagaimana anak dalam keluarga itu semuanya, orang tuanya juga sejahtera, anaknya juga berkualitas dari pendidikan maupun kesehatannya dan lingkungannya juga terjaga. Karena kalau keluarganya baik maka lingkungan juga akan terjaga dengan baik," kata politisi Partai Demokrat ini.

Senada dengan Dede, anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah memaparkan indikator keberhasilan bagi Kampung KB adalah adanya keberhasilan dalam mengkomunikasikan seluruh dinas terkait untuk masuk di kampung tersebut.

"Judulnya adalah Integrasi Kampung KB. Tentu yang menjadi ukuran dari keberhasilan itu adalah bagaimana mereka bisa melakukan komunikasi dengan dinas-dinas terkait. Agar semuanya masuk ke kampung itu. Dan tadi juga sudah disampaikan dan juga dilihat sendiri bahwa di sana ada PAUD inikan Dinas Pendidikan masuk ke sana, kemudian Posyandu, kemudian ada Bina Remaja, kemudian ada UKMnya, jalan Infrastruktur masuk. Kita melihat dari beberapa segi, saya kira bagian dari indikator keberhasilan Kampung KB," tuturnya. (ndy/sc) 

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...